Tokoh-tokoh di balik G 30 S PKI....!!! (Bag.5)....!!!

Sambungan dari : Bagian 4 .

Bagaimana Soeharto bisa ‘sehebat’ itu?

Dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’, Sembodo menyatakan bahwa keberhasilan Soeharto itu tak lepas dari campur tangan Beek. 

Melalui Ali Murtopo, Beek menyerahkan 5.000 nama pentolan PKI dari tingkat pusat hingga daerah-daerah, termasuk Madiun yang menjadi salah satu basis PKI, kepada CIA. Oleh Dinas Intelijen Amerika Serikat itu, data diserahkan kepada Soeharto agar orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar itu, dihabisi. 

Hal ini terungkap setelah wartawati Amerika Serikat, Kathy Kadane, mewawancarai mantan pejabat Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, pejabat CIA, dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Mantan pejabat Kedutaan Besar Amerika Serikat, Lydman, misalnya, mengakui kalau pengumpulan nama-nama orang PKI selain dilakukan oleh stafnya, juga dibantu oleh Ali Murtopo yang kala itu menjabat sebagai kepala Opsus. Dengan dua cara inilah maka 5.000 nama pentolan PKI terkumpul.

Mengapa Ali Murtopo menyerahkan dulu daftar itu kepada CIA, dan tidak langsung saja kepada Soeharto? Jawabannya jelas, karena Ali Murtopo adalah anak buah Beek, dan selain anggota Freemason, Beek adalah anggota CIA. Jadi, sebelum daftar itu digunakan oleh Soeharto, CIA harus men-screening-nya dulu agar tidak ada nama yang sebenarnya merupakan bagian dari CIA, ikut terbantai.

Yang lebih menarik, dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’, Sembodo mengatakan bahwa sebelum sampai kepada Soeharto, daftar itu oleh CIA diserahkan dulu kepada Kim Adhyatma, ajudan Adam Malik. 

Tak heran jika dalam bukunya yang berjudul ‘Legacy of Ashes, History of the CIA’, wartawan New York Times, Tim Weiner, menyebut kalau Adam Malik merupakan seorang agen CIA. 

Bahkan wartawan itu menyebut, pahlawan nasional berjulukan si Kancil itu merupakan pejabat tertinggi di Indonesia yang pernah direkrut Dinas Intelijen Amerika.

Soekarno digulingkan melalui cara yang sangat terencana dan sistematis yang melibatkan MPRS.

Melalui Sidang Umum yang digelar pada 1966, Lembaga Tertinggi Negara itu mengeluarkan dua ketetapannya, yaitu TAP MPRS No. IX/1966 yang mengukuhkan Supersemar menjadi Ketetapan (TAP) MPRS, dan TAP MPRS No. XV/1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Supersemar, untuk setiap saat menjadi presiden apabila Soekarno berhalangan. Lembaga itu juga meminta Soekarno mempertanggungjawabkan sikapnya terkait dukungan terhadap PKI.

Pada 22 Juni 1966, Soekarno membacakan pidato pertanggungjawaban, namun pidato yang diberi judul ‘Nawaksara’ itu dianggap tidak lengkap. Pada 10 Januari 1967, Soekarno kembali membacakan pertanggungjawabannya yang kali ini diberi judul ‘Pelengkap Nawaskara’. Namun pada 16 Februari 1967, MPRS juga menyatakan menolak pertanggungjawaban itu.

Akhirnya, berkat permintaan MPRS, pada 20 Januari 1967 Soekarno menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Kekuasaan di Istana Merdeka. Penandatangan ini merupakan akhir dari karir Soekarno sebagai presiden RI karena sesuai TAP MPRS No. XV/1966, secara de facto Soeharto menjadi kepala pemerintahan Indonesia menggantikan dirinya.

Naiknya Soeharto menjadi presiden disahkan melalui Sidang Istimewa MPRS dengan agenda pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai penggantinya. Bahkan dalam sidang itu, MPRS mencabut gelar Pemimpin Besar Revolusi yang disandang sang the founding father.

Jejak Beek dalam kudeta ini mungkin bisa dilacak dari perlakuan Soeharto selanjutnya kepada Soekarno. Setelah tidak lagi menjadi presiden, Soeharto menjadikan Soekarno sebagai tahanan politik, dan mengisolasinya dari dunia luar, sehingga tak dapat lagi berhubungan dengan rekan-rekan sesama pejuang yang merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda dan Jepang. Padahal ketika Soeharto ketahuan korupsi ketika masih menjadi Panglima Divisi Diponegoro, Soekarno memaafkannya. Meski Soeharto ‘disekolahkan’ dulu di SSKAD sebelum ditarik ke Jakarta, ke Markas Besar Angkatan Darat.

Ketika Soekarno meninggal pada 21 Juni 1970, Soeharto juga tidak mau memenuhi amanat Soekarno untuk memakamkannya di Istana Batu Tulis, Bogor. Melalui Keppres RI No. 44 Tahun 1970, Soekarno dimakamkan di kota kelahirannya, Blitar, Jawa Timur.

Meski kemudian Soeharto menetapkan Negara dalam keadaan berkabung selama sepekan, apa yang dilakukan Soeharto terhadap Soekarno jelas terlalu berlebihan mengingat Soekarno tidak memiliki kesalahan fatal terhadapnya.

Perlakuan Soeharto ini patut diduga mewakili kepentingan yang lain, yakni kepentingan orang yang menaikkannya menjadi presiden; Beek. Karena Beek benci Komunis, maka praktis dia juga membenci Soekarno.

Setelah Soekarno dihabisi, selanjutnya, melalui tangan Soeharto, Islam menjadi sasaran berikutnya.

Naiknya Soeharto menjadi presiden tak ubahnya bagai kunci pembuka jalan yang mempermudah misiPater Beek selanjutnya, yakni menghancurkan Islam. Maka tak heran jika selama 32 tahun Orde Baru berkibar, banyak terjadi peristiwa yang menyakiti umat Islam.

Dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’, Sembodo mengatakan kalau untuk mencapai misinya ini, Beek menggunakan konsep yang diterapkan Gereja dalam ‘mewarnai kehidupan di bumi’, yakni berperan aktif dalam berbagai lini kehidupan bernegara. Ia mengacu pada tulisan Richard Tanter yang bunyinya begini;

“Visi (Pater) Beek pribadi atas peran Gereja, Gereja harus berperan dalam mengatur Negara, kemudian mengalokasikan orang-orang yang tepat untuk bekerja di dalam dan melalui Negara”.

Dari visi ini, tegas Sembodo, jelas sekali bahwa Pater Beek mempunyai kehendak untuk ‘mewarnai’ kehidupan politik di Indonesia dengan ‘mengalokasikan orang-orang yang tepat untuk bekerja di dalam dan melalui negara’.

Dengan kata lain, Beek menempatkan orang-orangnya untuk ‘cawe-cawe’ di dalam pemerintahan Orde Baru, era pemerintahan Soeharto. Dengan konsep seperti ini, maka dikembangkanlah konsep Negara yang oleh Daniel Dhakidae dalam bukunya yang berjudul ‘Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru’, disebut sebagai ‘Negara Organik’.

Menurut Daniel, konsep ini merujuk pada ajaran Thomas Aquinas, yaitu adanya jaminan ketenteraman lewat suatu pemerintahan yang ‘keras’, yang mempunyai kemampuan memerintah dan kemampuan memaksa. Konsep negara organik seperti ini akan menolak paham liberalisme dan sosialisme, karena paham liberalisme dianggap memberikan tempat istimewa bagi pribadi, sedangkan sosialisme dianggap menghalalkan perjuangan kelas yang akan menghancurkan tatanan Negara organik.

Di atas konsep seperti itu lah Orde Baru dibangun. Sebagai sebuah negara organik, Orde Baru mempunyai dua ciri yang menonjol, yakni hirarki (sentralistik) dan harmonisme. Agar Negara kuat, maka harus dipegang secara hirarkis dimana yang paling atas memegang kontrol, terhadap orang-orang di bawahnya. Sementara untuk menjaga ketenteraman, maka harmonisme harus dijaga dengan cara sebisa mungkin menghilangkan perbedaan pendapat, dan setiap permasalahan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Konsep Orde Baru ini, kata Sembodo, bila ditilik lebih mendalam tidak jauh berbeda dengan sistem Gereja Katolik yang berpusat di Vatikan, karena selama Orde Baru berkuasa, Soeharto sama seperti Paus yang mempunyai kekuasaan mutlak terhadap umatnya.

Namun, jelas Sembodo lebih jauh dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’, karena gereja tidak boleh politis, maka Pater Beek membutuhkan ‘alat sebagai perpanjangan tangannya’ untuk ikut cawe-cawe dalam pemerintahan Orde Baru. Sebuah alat yang efektif dan berpengaruh, serta mampu mempengaruhi jalannya pemerintahan.

Maka dia membentuk sebuah lembaga think tank yang berfungsi memasok gagasan-gagasan bagi Soeharto. Maka didirikanlah CSIS (the Centre for Strategic and International Studies). Lembaga ini, menurut Daniel Dhakidae, merupakan penggabungan antara politisi, cendekiawan Katolik, dan Angkatan Darat.

Lembaga inilah yang kemudian memasok gagasan dan menjaga agar Orde Baru menerapkan sistem negara organik versi Gereja pra Vatikan II.

Selain lewat CSIS, Beek juga menempatkan bidak-bidaknya di birokrasi dan militer. Di birokrasi misalnya, ada nama Cosmas Batubara dan Daoed Joeseof yang menempati jabatan menteri dalam kabinet Soeharto; dan di militer ada Ali Murtopo, Yoga Sugama serta LB Murdani yang memiliki kedudukan strategis.

Ali Moertopo dengan Opsus-nya, sebuah lembaga yang mempunyai kekuasaan tak terbatas dan berandil besar dalam mengebiri politik anti-Islam. Bahkan Ali Moertopo juga menempati posisi kunci dalam Aspri (Asisten Presiden) bersama Mayjen Soedjono Humardani.

Kini jelas lah kalau Orde Baru memang era yang pendiriannya ‘ditopang’ Beek demi memuluskan misinya menghancurkan Islam dan menegakkan Katolik di Indonesia. Tentang hal ini, Richard Tanter berkata begini;

“Pemihakan semacam ini dibenarkan Beek dengan dalih, sungguh pun banyak kesalahan yang dibuat oleh Soeharto, watak Komunis maupun Islam yang tidak dapat diterimanya, membuatnya tidak bisa memilih lain, selain memberikan dukungan atas the lesser evil (tentara)”.

Ketika pertama kali mendengar nama CSIS, yang ada di benak saya adalah bahwa organisasi ini hanya organisasi para ‘orang pintar’ yang peduli pada masalah perpolitikan di Indonesia dan berusaha memberikan kontribusi positif bagi negeri ini. Anggapan ini sebagian kecil tidak salah, tapi sebagian besar saya merasa kecele karena kala itu saya memang tak tahu bagaimana sejarah berdirinya organisasi ini.

Majalah Q&R edisi 7 Februari 1998 menulis begini tentang CSIS ;

“CSIS tidak dapat dipisahkan dari almarhum Letjen Ali Moertopo dan Mayjen Soedjono Humardani, dua perwira tinggi di awal ‘Orde Baru’ dikenal sangat akrab dengan Presiden Soeharto. Namun kedua tokoh ini (kemudian ditambah dengan nama Jenderal Benny Moerdani, mantan Pangab), sangat berkait dengan suatu masa; tatkala pemerintahan Presiden Soeharto memandang politik Islam dengan syak wasangka.

Bukan kebetulan pula anggota teras kepemimpinan CSIS umumnya beragama Katolik dan keturunan Cina. Tokohnya yang paling senior, Dr. Daoed Joesoep, meskipun ia seorang Muslim asal Sumatera Timur, juga ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dikenal sebagai perumus kebijakan yang tidak kena di hati umat Islam Indonesia, misalnya keputusannya untuk tidak meliburkan murid di bulan Ramadan. Walhasil, CSIS dianggap identik dengan sikap anti-Islam”.

CSIS yang didirikan pada 1971 memang organisasi yang terdiri dari orang-orang yang anti-Islam. Maka, tak mengherankan kalau di tempat ini bertemu dua aliran, tentara dan sipil. Aliran tentara dipimpin langsung oleh Ali Moertopo, sedang aliran sipil di bawah komando Harry Tjan Silalahi. Kedua aliran ini kemudian bersatu untuk menggalang politik anti-Islam.

Tentang peran Pater Beek dalam pembentukan CSIS disampaikan oleh Jenderal Soemitro. Dalam buku ‘Soemitro dan Peristiwa Malari’, mantan Pengkopkamtib inipun menyebut-nyebut nama Pater Beek. Ia menyatakan, ia menerima banyak laporan tentang siapa di belakang studi bentukan Ali Moertopo itu. Menurut laporan-laporan tersebut, CSIS dibentuk Ali Moertopo bersama Soedjono Humardani, sebagian golongan Katolik, dan sekelompok orang Tionghoa yang umumnya berafiliasi dengan Pater Beek. Jelas, bahwa lembaga yang dimaksud Soemitro adalah CSIS.

Selain memengaruhi Soeharto, lewat Ali Moertopo dan Soedjono Humardani, CSIS juga berusaha bermain lewat Golkar yang sejarah pendiriannya memang tidak dapat dipisahkan dari sejarah Orde Baru.

Pada awalnya, di masa revolusi, Golkar merupakan kumpulan organisasi anti-Komunis yang bergabung dalam Front Nasional.

Organisasi-organisasi yang bergabung dalam Golkar antara lain organisasi buruh tani, pegawai negeri, perempuan, pemuda, intelektual, artis dan seniman.

Sebagaimana diuraikan Harold Cruch dalam bukunya, organisasi-organisasi sipil tersebut dikendalikan oleh tentara yang peranannya dominan lewat SOKSI, MKGR dan Kosgoro. Begitu Soekarno tumbang, Golkar pun dijadikan mesin politik Orde Baru.

Dalam buku berjudul “Pater Beek, Freemason dan CIA’, Sembodo mengutip penuturan Romo Dick Hartoko yang tertulis di Tempo, yang isinya begini; “Awal mula dari Golkar adalah ide seorang Romo Jesuit Beek”. Romo ini bahkan menegaskan, Beek punya kedekatan dengan salah seorang pendiri CSIS, Ali Moertopo, yang kala itu masih aktif di Opsus dan BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara).

Selama era Orde Baru, Golkar merupakan partai yang tak terkalahkan karena setiap warga Indonesia, terutama pegawai negeri, dipaksa memilih partai berlambang pohon beringin. Atau hak-haknya sebagai rakyat dikebiri dan dipersulit dalam mengurus banyak hal, termasuk KTP. Tak heran, karena seperti juga CSIS, Golkar adalah organisasi bentukan Beek yang dihidupkan demi menjaga Soeharto tetap langgeng di tampuk kekuasaan, dan misinya tercapai dengan baik.

Menurut Sembodo, Romo Dick Hartoko sama sekali tidak salah karena Ali Moertopo mendapat tugas dari Beek untuk menjadikan Golkar sebagai mesin politik yang efektif, sehingga dapat memenangi Pemilu dan mengalahkan partai Islam dan partai nasionalis. Bahkan untuk lebih memastikan kemenangan Golkar, Ali Moertopo mendirikan Badan Pemilihan Umum (Bapilu) yang sebagian besar orang-orangnya beragama Katolik.

Tentang hal ini, Harold Crouch mengatakan begini; “Mengabaikan organisasi-organisasi Sekber-Golkar yang lama, strategi pemilihan Golkar dirancang oleh sebuah komite yang dikumpulkan oleh Ali Moertopo, yang sebagian besar terdiri dari bekas aktivis dari kesatuan aksi. Yakin akan kebutuhan untuk ‘memodernisasi’ politik Indonesia dengan mengurangi peranan partai-partai ‘tradisional’, para anggota komite yang dikenal dengan nama Badan Pemilihan Umum (Bapilu) itu berpandangan sekuler, di dalamnya banyak anggota yang beragama Katolik”.

Crouch juga tak keliru, karena pada pemilu pertama di era Orde Baru, yakni pada 1971, Jusuf Wanandi, kader Beek, aktif di badan ini. Dia kemudian menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP Golkar.

Selain Bapilu, bidak-bidak Beek melakukan banyak manuver untuk membuat Golkar tak terkalahkan pada masa Orde Baru. Ketika diwawancarai Majalah Sabili, Suripto mengatakan, sebetulnya banyak pihak yang mengusulkan sistem dua partai seperti di Amerika, namun gagasan itu dimentahkan oleh Ali Moertopo yang menghendaki tiga partai.

Satu partai jelas Golkar, sedang dua partai lainnya yang beraliran nasionalis dan Islam. Sejarah kemudian membuktikan, gagasan Ali Moertopo-lah yang diimplementasikan Orde Baru, namun, tentu saja dengan mengebiri partai nasionalis dan Islam sehingga sepanjang era tersebut, kedua partai ini tak lebih dari figuran dalam dunia perpolitikan Indonesia agar Indonesia dipandang sebagai negara yang demokratis.

Pengebirian PNI sebagai representasi partai nasionalis, dilakukan dengan menggembosi partai itu melalui kekuatan birokrasi. Para pegawai negeri “ditekan” agar memilih Golkar, dan yang membangkang akan dipecat atau kenaikan pangkatnya ditunda. Mengenai hal ini, Harold Crouch menjelaskan begini; “Menghadapi PNI, Golkar menggunakan Komendagri (Koperasi Departemen Dalam Negeri), suatu organisasi karyawan dari Departemen Dalam Negeri, darimana dulu PNI mendapatkan banyak dukungan.

Pada tahun 1970, rupanya Menteri Dalam Negeri Amir Machmud memutuskan bahwa Departemennya akan menjadi tulang punggung Golkar. Walaupun menteri selalu mengatakan bahwa para pegawai negeri masih diperbolehkan menjadi anggota partai masing-masing, tetapi ia menyatakan bahwa mereka yang mementingkan partai akan dipecat dan ia juga menyatakan bahwa keanggotaan partai sekurang-kurangnya akan menjadi hambatan bagi kenaikan pangkat”.

Pengebirian terhadap partai berideologi Islam dilakukan bidak-bidak Pater Beek dengan dua cara. Pertama, melarang berdirinya kembali Masyumi, sehingga ketika partai yang menjadi empat besar pada Pemilu 1955 itu mengajukan izin pendirian kembali, Presiden Soeharto sang penguasa Orde Baru menolaknya dengan alasan karena partai tersebut terlibat pemberontakan PRRI/Permesta.

Ini alasan yang dibuat-buat, karena alasan yang sesungguhnya adalah Masyumi memiliki basis pendukung yang besar dari kalangan umat Islam. Jika izin pendirian kembali Masyumi diberikan, partai ini akan menjadi ganjalan besar bagi Golkar. Alasan lain mengapa Soeharto melarang Masyumi berdiri diutarakan Dr. George J. Aditjondro dengan ungkapan sebagai berikut; “Kebetulan sekali setelah Gestapu, pihak Islam (terutama mantan Masyumi) dianggap meminta terlalu banyak imbalan jasa atas partisipasinya dalam penumpasan Gestapu.

Padahal Soeharto dan pimpinan ABRI lainnya sudah berkeputusan untuk mengelola sendiri Negara dan tidak akan berbagi kekuasaan dengan siapa pun, apalagi dengan kekuatan Islam. Ketegangan Islam melawan tentara ini lah yang melicinkan dipraktikkannya doktrin lesser evil Pater Beek tersebut”.

Ketika masih berkuasa, Soekarno berkali-kali membuat kebijakan kontroversial. Di antaranya mendukung PKI, dan melarang Masyumi. Kebijakan Soekarno ini membuat tokoh-tokoh partai Islam itu bekerja sama dengan Soeharto untuk ikut menghabisi kekuatan Komunis dan menggulingkan Soekarno, tanpa mengetahui ada siapa di belakang Soeharto.

Begitu Komunis tumbang dan Soekarno terguling, Soeharto menyingkirkan partai ini dengan menjadikannya sebagai partai terlarang juga.Sebagai musuh nomor satu Pater Beek setelah Komunis dihancurkan, Islam memang mengalami tekanan yang amat hebat. Celakanya, umat Islam sendiri kurang cerdas dalam menyikapi keadaan, sehingga baru merasakan akibatnya di belakang hari.

Namun, seperti diungkap Sembodo dalam buku “Pater Beek, Freemason dan CIA”, para pendiri Masyumi tidak kekurangan akal. Agar tetap dapat berkiprah di kancah perpolitikan nasional, mereka mendirikan partai baru yang dinamakan Parmusi (Partai Muslim Indonesia). Pater Beek tentu saja tak tinggal diam. Dia menyusupkan DJ. Naro, salah seorang bidaknya, untuk memecah-belah partai itu, sehingga Parmusi terpecah menjadi dua kubu.

Dengan dalih untuk meredam kemelut, pemerintahan Soeharto turun tangan, maka jatuhlah Parmusi ke tangan “Beek” karena Parmusi kemudian dipimpin MS Mintaredja yang merupakan “orangnya pemerintahan Soeharto”. Tentang hal ini, Harold Crouch menyatakan begini; “Rupanya konflik yang timbul di dalam Parmusi dibangkitkan oleh Naro dengan dorongan anggota-anggota Opsus yang dipimpin oleh Ali Moertopo. Mereka (Opsus) tidak berharap bahwa Naro akan memegang jabatan ketua umum partai, tetapi menciptakan situasi yang memungkinkan pemerintah melangkah masuk dan mengajukan calon ‘hasil kompromi’”.

Cara kedua Pater Beek cs mengebiri politik umat Islam adalah dengan merangkul, namun sekaligus mendiskreditkannya. Pekerjaan ini dilakukan oleh Ali Moertopo dengan cara mendekati mantan orang-orang DI (Darul Islam).

Pada 1965, sebagaimana diungkap Ken Comboy dalam bukunya yang berjudul “Intel, Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia”, Ali Moertopo berhasil menyelundupkan orangnya yang bernama Sugiyarto dalam lingkaran mantan orang-orang DI. Sugiyarto bahkan berhasil membangun hubungan dengan Mohammad Hasan, salah seorang komandan DI di Jawa Barat.

Orang-orang DI pertama kali dimanfaatkan Ali Moertopo untuk mengejar orang-orang Komunis, dan ini dibenarkan Umar Abduh dalam artikel berjudul “Latar Belakang Gerakan Komando Jihad” dengan uraian sebagai berikut;

“Dari sinilah pendekatan itu berkembang menjadi makin serius dan signifikan, ketika Ali Moertopo mengajukan ide tentang pembentukan dan pembangunan kembali kekuatan NII guna menghadapi bahaya laten Komunis dari Utara maupun dalam rangka mengambil alih kekuasaan. Ide Ali Moertopo ini selanjutnya diolah oleh Danu Mohammad Hasan dan dipandu Pitut Suharto, disambut Dodo Muhammad Darda, Tahmid Rahmat Basuki (anak Kartosuwiryo) dan H. Isma’il Pranoto (Hispran)”.

Pada saat Ali Moertopo melakukan infiltrasi ke DI inilah, menurut Sembodo, Komando Jihad didirikan, dan langsung ‘dimainkan’ Ali Moertopo untuk kepentingan politik pemerintahan Soeharto. Di antaranya, untuk mendapatkan tambahan suara dalam jumlah signifikan bagi Golkar. Tentang hal ini Ken Comboy mengatakan begini;

“ … Opsus melihat kesempatan untuk menghidupkan kembali kelompok kanan berlatar belakang agama ini. Ini dikarenakan Ali Moertopo sedang mencari kelompok-kelompok pemilih yang akan mendukung Golkar, mesin politik Orde Baru, dalam Pemilu 1971. Dengan harapan para pemimpin Komando Jihad ini akan mampu mengerahkan simpatisan mereka …”

Sembodo menambahkan, setelah Komandio Jihad terbentuk, Ali Moertopo menyusupkan Pitut Soeharto, orangnya, untuk berhubungan dengan para pimpinan Komando Jihad. Cara Pitut untuk melaksanakan tugasnya adalah dengan melakukan ‘barter’ minyak. Tentang hal ini diutarakan Ken Comboy sebagai berikut;

“Guna melancarkan usahanya, ia (Pitut) mengunakan pendekatan unik. Atas persetujuan Pertamina, suatu perusahaan Negara di bidang minyak dan gas, Pitut mendapatkan hak distribusi minyak tanah untuk wilayah Jawa. Kemudian minyak tersebut ditawarkan kepada para pemimpin Darul Islam yang kemudian memberikan hak distribusi lokal kepada simpatisan mereka. Balasannya; mereka harus memberikan suaranya kepada Golkar”.

Cara yang ditempuh Pitut berhasil, sehingga pada Pemilu 1971 Golkar menang mutlak. Namun menjelang Pemilu 1977, para pimpinan Komando Jihad membuat Ali Moertopo berang karena Danu sebagai salah seorang pimpinan Komando Jihad, mengatakan kalau organisasinya akan memberikan suaranya kepada PPP, bukan kepada Golkar.

Dengan tuduhan akan melakukan makar, empat bulan sebelum Pemilu digelar, semua pimpinan Komando Jihad dan anggota-anggotanya yang berjumlah puluhan orang, ditangkapi dan dijebloskan ke penjara. Tentang hal ini, Janet Steele memberikan uraian sebagai berikut dalam bukunya yang berjudul “Wars Within, Pergulatan Tempo, Majalah Berita Sejak Zaman Orde Baru”;

“Pada Pemilu 1977, Laksamana Soedomo (seorang militer beragama Katolik), panglima Kopkamtib, mengumumkan adanya komplotan anti-pemerintah bernama “Komando Jihad”. Pemilihan waktu pengumuman itu dipercaya berkaitan dengan otak segala skenario, yakni asisten pribadi Soeharto, Ali Moertopo, menimbulkan kepercayaan bahwa “Komando Jihad” adalah upaya yang didukung pemerintah untuk mendiskreditkan politik Islam sebelum pemilu berlangsung”.

Sedang mengenai proses penangkapan, Umar Abduh dalam artikel berjudul “Latar Belakang Gerakan Komando Jihad” menguraikan begini;

“Jumlah korban penangkapan oleh pihak Laksusda Jaktim yang digelar pada tanggal 6-7 Januari 1977 terhadap para rekrutan baru H. Isma’il Pranoto mencapai 41 orang, 24 orang di antaranya diproses hingga sampai pengadilan. H. Isma’il Pranoto (Hispran) divonis seumur hidup, sementara para rekrutan Hispran yang juga disebut sebagai para pejabat daerah struktur II Neo NII tersebut, baru diajukan ke persidangan pada tahun 1982, setelah ‘disimpan’ dalam tahanan militer selama 5 tahun, dengan vonis hukuman yang bervariasi.

Ada yang divonis 16 tahun, 15 tahun, 14 tahun hingga paling ringan 6 tahun penjara. H. Isma’il Pranoto disidangkan perkaranya di Pengadilan Negeri Surabaya tahun 1978 dengan memberlakukan UU Subversif PNPS No 11 Tahun 1963 atas tekanan Pangdam VIII Brawijaya saat itu, Mayjen TNI-AD Witarmin. Sejak itulah UU Subversif ini digunakan sebagai senjata utama untuk menangani semua kasus yang bernuansa makar dari kalangan Islam”.

=========================

“Di Jawa Tengah sendiri aksi penangkapan terhadap anggota Neo NII rekrutan H. Isma’il Pranoto dan H. Husen Ahmad Salikun oleh Opsus, seperti Abdullah Sungkar maupun Abu Bakar Ba’asyir dan kawan-kawan berjumlah cukup banyak, sekitar 50 orang, akan tetapi yang diproses hingga ke pengadilan hanya sekitar 29 orang. Penangkapan terhadap anggota Neo NII wilayah Jawa Tengah rekrutan H. Isma’il Pranoto dan H. Husen Ahmad Salikun berlangsung tahun 1978-1979”.

Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, salah seorang korban Komando Jihad, menuturkan pengalamannya ketika berada dalam pemeriksaan dan penahanan di Latsusda Diponegoro, Semarang; “Pemeriksaan yang dilakukan atas diri saya adalah dilakukan secara terus-menerus, siang dan malam.

Bahkan sering-sering semalam suntuk. Kalau jawaban-jawaban saya tidak sesuai dengan kehendak pemeriksa, bukan saja ditolak, tetapi juga dicaci-maki yang menyakitkan hati, lalu pemeriksaan ditunda semauya.

Pernah juga saya diperiksa oleh pemeriksa dari Jakarta, yaitu sdr. Bahar (pangkatnya saya lupa), selama empat hari empat malam tanpa memperhatikan kondisi fisik. Permintaan saya untuk istirahat, hanya diperkenankan sekali, sehingga pemeriksaan ini benar-benar di luar kemampuan fisik saya. Namun toh tetap dilanjutkan. Maka TERPAKSALAH jawaban yang saya berikan mengikuti apa maunya, yang penting cepat selesai dan istirahat”.

Adanya penangkapan-penangkapan ini memberikan pembenaran bagi Ali Moertopo untuk mengeluarkan pernyataan melalui pemerintah, bahwa telah muncul bahaya makar yang dilakukan oleh ekstrimis Islam guna memecah belah NKRI. Dengan cara ini, Ali Moertopo berhasil membangun image bahwa umat Islam adalah warganegara yang tidak setia kepada NKRI, dan karena takut dianggap ikut-ikutan melakukan makar, maka umat Islam pun berbondong-bondong memilih Golkar.

Kenneth E. Ward mengakui, rezim Orde Baru sedari awal memang sudah menempatkan umat Islam melulu identik dengan Darul Islam, sehingga cenderung hendak menghancurkan Islam. Pendapat Kenneth ini dibenarkan William Widdle dengan pernyataannya yang sebagai berikut;

“Saya selalu berpendapat bahwa sejak awal orang CSIS (organisasi think thank Orde Baru yang didirikan Ali Moertopo) memang terlalu berprasangka terhadap politik Islam di Indonesia. Banyak kebijakan mereka, termasuk Golkar, diciptakan untuk melawan politik Islam yang sebetulnya, menurut pendapat saya, tidak perlu dilawan”.

Heru Cahyono dalam buku “Peranan Ulama dalam Golkar, 1970-1980, dari Pemilu Sampai Malari”, memberikan uraian yang hampir serupa. Ia menguraikan bahwa kebijakan politik Soeharto terhadap Islam amat merugikan umat Islam, karena kelompok Ali Moertopo yang memegang kendali begitu besar dalam pendekatan kepada umat Islam, berintikan tokoh-tokoh yang tidak Islami. Inilah strategi kelompok Ali Murtopo untuk mengebiri politik umat Islam dan menjadikan Islam sebagai kambing hitam demi kepentingan politik Pater Beek, Soeharto, dan dirinya sendiri.

Bersambung ke : Tokoh-tokoh di balik G 30 S PKI....!!! (Bag.6. Tammat)

Indonesia | Semua Tentang Indonesia

Share on Google Plus

About Poerwalaksana

Poerwalaksana is a freelance web designer and developer with a passion for interaction design, Business Enthusiast, Start Up Enthusiast, Speaker and Writer. Inspired to make things looks better.